By Unknown On Minggu, 10 November 2013
MAHASISWA,
Papua,
PROFIL
0 comments
By AMP Bnadung
Donderdag 02 Mei 2013
AKSI,
AMP
 |
Rizal Jigibalom, Kordinator Aksi saat membacakan pernyataan sikap (Foto: Ancotex Tekege/SP) |
PAPUAN, Bandung —Puluhan pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bandung, Rabu (1/5/2013) siang tadi, menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Gedung Sate, Bandung.
Mass aksi menuntut pemerintah Indonesia segera memberikan hak menentukan nasipnya sendiri (
Self Determination) bagi rakyat Papua Barat.
Menurut Koordinator Aksi, Piyan Pagawak, gabungnya Papua ke dalam
NKRI adalah illegal, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 juga
dinilai melanggar hukum internasional.
Selain itu, hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia masih
menjadi akar persolan di tanah Papua.“Maka itu, NKRI segera berikan
kebebasan seluas-luasnya kepada orang Papua untuk menentukan nasipnya
sendiri bagi rakyat Papua Barat,” tegas Pagawak.
Ketua AMP Bandung, Frans Kotouki dalam orasinya mengatakan, tanggal 1
Mei 1963, merupakan hari ketika tanah Papua di caplok jadi wilayah
Indonesia Timur oleh pemerintah Indonesia.
Kehadiran pemerintah Indonesia, dengan kekuatasn militer (TNI/POLRI)
saat itu telah mengancam eksistensi orang asli Papua. Militer Indonesia
juga bertindak brutal terhadap orang Papua.
“Orang Papua dianggap setara seperti binatang buruan, ditahan paksa,
dianiaya bahkan ditembak mati melalui operasi-operasi militer di tanah
Papua hingga kini, semua itu masih terjadi. Dan korbannya sudah mencapai
puluhan ribu orang Papua,” kata Kotouki.
Di akhir aksi, Risel Jigibalon, salah satu panitia aksi, membacakan
pernyataan sikap bersama yang dalam pernyataannya, menuntut, Pertama,
pemerintah Indonesia harus segera memberikan hak menentukan nasibnya
sendiri bagi rakyat Papua.
Kedua, masa aksi menuntut pemerintah Indonesia segera tarik militer
(TNI/POLRI) organik & non organik di seluruh tanah Papua.
“Yang terakhir, pemerintah Indonesia diminta menghentikan segalah
eksploitasi dan tutup perusahan asing yang ada di tanah Papua,” tegas
Jigibalon.
( Moyai Kedee/ AT )
Sumber : Suara Papua / SP
Tidak ada komentar: