Pembangunan Kesehatan di Papua Untuk Siapa?

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pembangunan manusia di Papua.Meskipun kadang pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan masih terbatas karena terbiasa menggunakan layanan kesehatan secara tradisional. Namun disinilah semakin pentingnya kehadiran pemerintah terutama untuk melayani kesehatan pada daerah-daerah terpencil.Pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan.

Jika memperhatikan institusi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan public di tingkat distrik maka pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas tergolong aktif dibanding dengan kehadiran pemerintahan distrik sendiri.Namun tidak semuanya dapat berjalan maksimal karena masalah kekurangan tenaga medis,pendanaan dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat distrik serta sebab lainnya.

Permasalahan kesehatan di daerah terpencil agak berbeda dengan permasalahan di  bidang pendidikan.Jika dibidang pendidikan masalah utamanya adalah kekurangan tenaga guru dan ruang belajar maka permasalahan kesehatan lebih berfokus pada kekurangan tenaga medis dan pengelolaan keuangan.Sebab dibanyak tempat justru bangunan untuk pelayanan kesehatan sudah tersedia dalam berbagai tingkatan mulai dari Poskeskam(Pos Kesehatan kampung),Pustu(Puskesmas Pembantu) apalagi Puskesmas untuk tingkat distrik.

Pada data pada Dinas kesehatan Provinsi Papua tahun  2011,tercata ada 230 Puskesmas pada tahun 2006  dan  tahun 2011 berjumlah 314. Juga terjadi penambahan Pustu sebanyak 700an diantara tahun 2006-2011 selain itu  bangunan pondok bersalin pun meningkat pada 2007 sebanyak 454 dan ditahun 2009 meningkat menjadi 497.

Menurut kepala Dinas kesehatan Provinsi Papua, Yosep Rinta Riatmaka saat bertemu dengan stakeholder kesehatan dan LSM di Jayapura(6/03/2012) penambahan sarana kesehatan bertujuan mendekatkan layanan kesehatan ramah pada masyarakat di 385 distrik dan 3.565 kampung di 28 Kabupaten  dan satu kota yang tersebar di seluruh  di Papua.

Sayangnya Dinas juga mencatat 40% puskesmas tanpa dokter tetap dan hanya ada dokter PTT  yang dikontrak untuk waktu sangat singkat bahkan ada 7% dari jumlah distrik yang tidak memiliki puskesmas. Ada sekitar 27% Pustu tidak tersedia tenaga medis dan 41% pondok bersalin kampung tak ada bidan.

Akibat kurangnya tenaga medis maka meskipun bangunan disiapkan secara permanen dan megah dibanding bangunan setempat lainnya namun tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.Seperti yang terjadi di kampung  Sekori dan kampung Aimbe di distrik Kemtuk Kab Jayapura ataupun di distrik Tor,distrik Pantai Barat dan Apawer kab Sarmi.

Petugas di beberapa Pustu tak lebih dari 2(dua) orang padahal harus melayani penduduk yang banyak pada beberapa kampung atau harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain saling berjauhan.Seperti di Pustu Bupul Kab Merauke atau Pustu Yuruf di Kab Keerom.

Alokasi tenaga medis yang dilakukan oleh dinas Kesehatan setempat kadang tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan serta tidak berdasarkan kualifikasi yang tepat. Misalnya tidak menyediakan tenaga bidan untuk menolong persalinan sehingga dukun bersalin selalu menjadi pilihan padahal kampanye yang selalu dilakukan oleh pemerintah dukun bersalin tidak boleh melakukan pertolongan persalinan akibatnya kematian akibat persalinan cukup tinggi.

Selain itu kebijakan pemerintah untuk menempatkan Sarjana Kesehatan Masyarakat(SKM) di Puskesmas terkadang membawa masalah tersendiri sebab SKM secara teori tidak diajarkan untuk melakukan penanganan terhadap pasien namun masyarakat hanya tahu bahwa siapapun petugas medis yang menggunakan pakaian putih-putih dapat melakukan pertolongan medis.”Salah dirawat malah kita akan dianiayai oleh masyarakat setempat,”Ujar mantri Yulius Peday Puskesmas distrik Tor kab Sarmi.

Menurut suster Welly,suster senior di Kab Sarmi,pentingnya menempatkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Puskesmas untuk bertanggungjawab dengan menejemen sehingga dokter Puskesmas hanya berfokus mengurus pasien.

Akibat dari kurangnya tenaga medis maka dapat mempengaruhi kualifikasi rumah sakit.Misalnya Puskesmas Utama di kota Sarmi yang hingga kini masih berstatus sebagai Puskesmas dan belum menjadi Rumah sakit karena tidak memiliki jumlah dokter umum yang memadai dan tidak ada dokter spesialis.

Selain masalah tenaga medis,berbagai bantuan untuk pelayanan kesehatan seringkali menjadi masalah. Misalnya yang terjadi di kampung Towe Hitam Ibukota distrik Towe Kab Keerom.Bantuan Otsus seperti beras ketan,kacang ijo,susu,vitamin dan makanan bayi dari berbagai merek akhirnya hanya menumpuk dan kadaluwarsa di Puskesmas Towe. Alasannya karena tidak ada tenaga yang mengantar ke kampung-kampung dalam wilayah distrik Towe karena jarak yang cukup jauh,ada yang harus ditempuh dalam waktu sekitar 6-7 jam perjalanan atau bahkan 2 hari.

Sebenarnya di Puskesmas sudah tersedia dana untuk berbagai pelayanan kesehatan mulai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan(BOK),pelayanan kesehatan keliling dari kampung ke kampung,biaya untuk mengantar obat,biaya porter dan kebersihan Puskesmas.Dinas kesehatan hanya mengurus administrasi dan dananya langsung masuk ke rekening Puskesmas.

Secara umum sumber pembiayaan kesehatan sangat beragam misalnya dari APBN (Pembantuan/BOK,DAK,Bansos, Jamkesmas dan Jampersal) dan sumber dana APBD selain Otsus sebesar 15%  ada dari  DAU dan PAD. Ada juga dari UNICEF, khusus kabupaten Jayapura dan Jayawijaya serta GF ATM khusus untuk TB Paru, malaria dan HIV/AIDS.Pendek kata pembiayaan pembangunan kesehatan mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.Contoh dari dana Otsus saja, tahun 2002 semula berjumlah 80 miliar lebih maka tahun 2011 menjadi 600 miliar.

Keluhan lainnya adalah keterbatasan sarana transportasi yang kurang memenuhi standar dan tidak didistribusikan dengan baik terutama untuk medan yang sulit dijangkau dengan kondisi jalan yang sangat  buruk. Misalnya tidak ada angkutan umum untuk menuju distrik Tor Kab Sarmi akibatnya petugas medis menumpang mobil perusahaan atau menggunakan ojek dengan biaya Rp.250 ribu sekali jalan dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Mobil Puskesmas yang sering rusak bahkan Puskesmas Ubrub Kab Keerom sempat menyewa mobil truk dari Pos TNI untuk membawa dari Kota Arso ke Puskesmas Ubrub dengan biaya sekali jalan Rp.14 juta.

Meski demikian ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Puskesmas maupun Pustu untuk tetap memaksimalkan pelayanan kesehatan.Misalnya dokter di Puskesmas Bonggo Kab Sarmi,meminta masyarakat untuk aktif melakukan pemeriksaan kesehatan terutama bagi ibu hamil.Puskesmas menganggung biaya transportasi/ojek bagi ibu hamil. Puskesmas Bonggo melayani 16 kampung dan hanya 4 kampung yang baru memiliki Pustu.Pada dinding Pustu di Betaf tertulis jam pelayanan yang dicetak tebal memenuhi dinding. Di Genyem dan Waris,pada jendela suster dibuat papan pengumuman bertuliskan ‘Suster ada’ atau ‘Suster sedang keluar’.

Memahami permasalan tersebut maka rekruitmen dan distribusi tenaga medis mesti dilakukan dengan lebih baik. Termasuk dengan memperhatikan kendala dan kebutuhan mereka di lapangan.Selain itu monitoring dan sanksi yang tegas terhadap distribusi sarana transportasi dan penggunaan dana bila perlu untuk daerah pesisir dilengkapi dengan transportasi laut seperti untuk sekitar Kab Sarmi dan Kab Yapen.Sembari meninjau kembali kebijakan ‘pelayanan kesehatan terbang’ dengan menggunakan pesawat udara yang telah dicanangkan pada awal tahun 2012 untuk 3 distrik di kab.Jayapura.

Oleh karena penyakit-penyakit pada daerah terpencil cenderung lebih mudah dideteksi seperti penyakit kulit,malaria dan ISPA termasuk penyakit-penyakit khusus seperti kaki gajah dan kusta maka perlu melakukan rekruitmen dan spesialisasi perawat  khusus seperti kebijakan yang pernah dilakukan pada jaman pemerintah Belanda.Ada mantri malaria,mantri kaki gajah dll.

Selain itu perlu meninjau kembali alokasi dana kesehatan kepada setiap unit pelayanan pemerintah baik di tingkat kampung,distrik,kabupaten hingga di provinsi. Jika saja unit-unit layanan kesehatan milik pemerintah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal maka pemerintah dapat bekerjasama dengan unit layanan kesehatan swasta dengan tujuan memberikan jaminan layanan kesehatan yang maksimal dan terbaik buat penduduk khususnya orang asli Papua. (Andawat/AlDP)