KNPB

“Saya pikir Jakarta terlalu boros mengeluarkan uang banyak untuk biaya operasi militer, operasi intelijen, juga operasi pemerintahannya di Papua, smua tak akan brarti karena pada dasarnya rakyat Papua ingin menentukan nasib mereka sendiri karena faktor Pepera 1969 tidak final, karenanya KNPB mendesain tahapan dan materi referendum dan kami mau Sby membuka diri membahas materi referendum untuk mencari solusi final”  ujarnya di sela-sela jumpa pers bersama wartawan.
Kata Victor,  KNPB bersama Parlemen Nasional West Papua [PNWP] dari 22 Parlemen di setiap Daerah selaku wakil rakyat bangsa Papua dalam waktu dekat akan memplenokan draf materi referendum.
“Kami bersama PNWP dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memplenokan draf referendum yang akan disahkan oleh Parlemen Nasional sebagai keputusan resmi rakyat Papua Barat”, katanya.
Menanggapi pernyataan penolakan referendum oleh Presiden Sby beberapa waktu lalu, Victor justru menilai pernyataan tersebut menunjukan watak kolonialisme yang anti demokrasi dan HAM. “Itu pernyataan yang anti demokratsi dan HAM, dan menunjukn watak kolonialisme yang oportunis, yang mengedepankan kepentingan ekonomi politik kolonial dari pada nilai-nilai universal setiap bangsa”, tandasnya.
Ia berpendapat RI sebagai anggota PBB harus patuh terhadap prinsip-prinsip kepatuhan dalam menyelesaian konflik wilayah secara damai, karena Indonesia juga meratifikasi resolusi PBB tentang hak penentuan nasib sendiri, dan menurutnya, hak itulah yang harus diakomodir melalui referendum.
Di hadapan 1.100 pasis TNI- POLRI di Secapa TNI AD, Bandung, Jumat 29 Juni 2012 itu, SBY dengan tegas menyatakan, “Tidak ada referendum, serta Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan NKRI yang sah sampai titik darah penghabisan.” (wd/wl)