Pemekaran wilayah di Papua menyebabkan kebutuhan akan tenaga birokrat meningkat. Untuk mengisinya, banyak guru yang ditarik dari tugas utamanya sebagai pendidik menjadi pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Akibatnya, dunia pendidikan di Papua, terutama di wilayah pegunungan, kekurangan pengajar.
Tenaga pengajar yang ditarik ke lingkungan birokrasi itu banyak yang menempati jabatan-jabatan struktural, termasuk menjadi kepala distrik atau camat.
Seperti yang dilansir Kompas.com (11/05/12) Anggota Komisi D DPR Papua, Nason Utty, yang dijumpai di Jayapura, menyayangkan pengalihan profesi guru tersebut. Apalagi menurutnya kekurangan guru dalam jangka waktu lama, akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena di sekolah tertentu anak-anak sekolah dasar dari ke 1-VI di sekolah hanya diajar oleh seorang atau dua orang guru.
Karena itu ia menghimbau agar setiap pemekaran daerah otonom baru harus juga memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia. Jika tidak, sasaran untuk memenuhi kekurangan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten adalah dengan memutasikan guru-guru yang pangkatnya sudah memenuhi syarat untuk menduduki kursi jabatan struktural, sementara anak-anak dibiarkan kekurangan guru.
Baginya, kekurangan guru jauh lebih berbahaya karena mengacam masa depan pendidikan bangsa, dibandingkan dengan kekurangan pejabat di sebuah daerah otonom yang baru.