By Unknown On Minggu, 03 Januari 2016
ham,
Moyaipai,
POLITIK
3 comments
 |
Foto: Socratez Sofyan Yoman |
PAPUAN, Bandung --- Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua
(PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menengaskan, konflik yang terjadi di
tanah Papua bukan merupakan konflik horizontal, namun konflik vertical,
yakni konflik antara masyarakat Papua dengan Negara Indonesia.
“Semua
konflik di Papua diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengacaukan
situasi Papua. Lihat saja, dari waktu ke waktu terus terjadi
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI/Polri,” ujar
Yoman, saat menyampaikan materi dalam seminar yang diadakan oleh Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP), dalam HUT ke-15 AMP, yang digelar di Wisma
Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5).
Yoman menegaskan, orang asli Papua harus membangun relasi dan
hubungan yang baik dengan siapa saja, agar persoalan pelanggaran HAM di
Papua dapat diketahui dunia internasonal, dan mendapat dukungan dari
masyarakat luas.
“Kita semua tahu Indonesia telah gagal
meng-Indonesiakan Papua, karena itu sangat pantas jika orang Papua
menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Saat ini dunia
sudah mengetahui tuntutan orang Papua itu,” katanya.
Yoman juga
dalam kesempatan tersebut mengajak generasi muda Papua untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, agar dapat terus melawan penjajahan di
Indonesia dengan cara-cara bermartabat dan berintelek.
“Saya
juga minta adik-adik mahasiswa terus menulis untuk memberitahukan siapa
saja tentang situasi Papua. Saya juga sedang dalam proses menulis buku
yang berjudul "Apakah Bangsa Indonesia Menjuluki Bangsa Papua?”, dengan
menulis kita akan terus hidup," tegas Yoman yang telah menulis 15 buku
lainnya.
Sementara itu, Herman Katmo dari National Papua
Solidarity (NAPAS) dalam pemaparannya mengajak seluruh gerakan
perjuangan di tanah Papua, maupun di luar Papua untuk bersatu agar dapat
melawan penjajahan dan penindasan di tanah Papua.
“Kita harus
bersatu, dan mendesak bangsa penjajah dan dunia internasional agar
mengakui Papua sebagai bangsa yang berdaulat. Ptersatuan sangat kita
butuhkan saat ini,” ujar Karmo.
Setelah keempat pemateri
memaparkan pokok pikiran mereka, dilanjutkan dengan diskusi maupun tanya
jawab, yang diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh peserta.
***** Moyai Kedee *****
Indonesia harus jujur utk masalah papua. Politik ekonomi dan pembangunan yg dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo itu tidak akan menyelesaikan masalah politik jati diri orang Papua untuk melepaskan diri dari penjajahan, kolonialisme dan kapitalisme indonesia dan sekutunya di Tanah Papua. Orang papua harus bersatu, jangan mau di cerai berai oleh penjajah indonesia bersama perusahaan perusahaan multi Internasional di papua. Org papua harus percaya diri sbg bangsa yg tidak boleh dijajah oleh siapapun.pembangunan infrastructure tidak akan menyelesaikan masalah papua. Pemerintahan Joko Widodo harus tahu itu.
BalasHapusSepakat Bahwa utk memulai suatu pembangunan di Papua Jokowi semestinya dapat menyelesaikan masalah yg berkaitan dgn manusia yang skan menjadi subjek penikmat pembangaunan itu yakni OAP dan segala realitas yg mjd kendalanya bukan malah menujukan sikap anti HAM.Apakah dgn perasaan situasi dmikan akan menjadi berguna segala pembangunan itu???
BalasHapusSangat benar Pak Noakh Nawipa dan blagowan, Pendekatan apapun yang di lakukan oleh Pemerintahan Jokowi termasuk TNI/POLRI yang bertugas di Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Namun tidak akan menyelesaikan karena persoalan mendasar di Papua adalah POLITIK.Oleh sebabnya pemerintahan jokowi mengabaikan persoalan mendasar yang harusnya di ungkit dan menyelesaikan secara universal.Dengan adanya Bangsa Papua menyebar luas untuk mempertahankan IDEOLOGI maka Terjadilah pelanggaran HAM di bumi Papua.
BalasHapus