Socratez Yoman: Konflik Papua Diciptakan Pemerintah Indonesia

By Unknown On Minggu, 03 Januari 2016 , , 3 comments

Foto: Socratez Sofyan Yoman
PAPUAN, Bandung --- Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menengaskan, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan merupakan konflik horizontal, namun konflik vertical, yakni konflik antara masyarakat Papua dengan Negara Indonesia.

“Semua konflik di Papua diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengacaukan situasi Papua. Lihat saja, dari waktu ke waktu terus terjadi pelanggaran  hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI/Polri,” ujar Yoman, saat menyampaikan materi dalam seminar yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dalam HUT ke-15 AMP, yang digelar di Wisma Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5).

Yoman menegaskan, orang asli Papua harus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan siapa saja, agar persoalan pelanggaran HAM di Papua dapat diketahui dunia internasonal, dan mendapat dukungan dari masyarakat luas.

“Kita semua tahu Indonesia telah gagal meng-Indonesiakan Papua, karena itu sangat pantas jika orang Papua menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Saat ini dunia sudah mengetahui tuntutan orang Papua itu,” katanya.

Yoman juga dalam kesempatan tersebut mengajak generasi muda Papua untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar dapat terus melawan penjajahan di Indonesia dengan cara-cara bermartabat dan berintelek.

“Saya juga minta adik-adik mahasiswa terus menulis untuk memberitahukan siapa saja tentang situasi Papua. Saya juga sedang dalam proses menulis buku yang berjudul "Apakah Bangsa Indonesia Menjuluki Bangsa Papua?”, dengan menulis kita akan terus hidup," tegas Yoman yang telah menulis 15 buku lainnya.

Sementara itu, Herman Katmo dari National Papua Solidarity (NAPAS) dalam pemaparannya mengajak seluruh gerakan perjuangan di tanah Papua, maupun di luar Papua untuk bersatu agar dapat melawan penjajahan dan penindasan di tanah Papua.

“Kita harus bersatu, dan mendesak bangsa penjajah dan dunia internasional agar mengakui Papua sebagai bangsa yang berdaulat. Ptersatuan sangat kita butuhkan saat ini,” ujar Karmo.

Setelah keempat pemateri memaparkan pokok pikiran mereka, dilanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab, yang diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh peserta.

                                                   ***** Moyai Kedee *****
            

About Unknown

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

3 komentar:

  1. Unknown5 Januari 2016 pukul 12.45

    Indonesia harus jujur utk masalah papua. Politik ekonomi dan pembangunan yg dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo itu tidak akan menyelesaikan masalah politik jati diri orang Papua untuk melepaskan diri dari penjajahan, kolonialisme dan kapitalisme indonesia dan sekutunya di Tanah Papua. Orang papua harus bersatu, jangan mau di cerai berai oleh penjajah indonesia bersama perusahaan perusahaan multi Internasional di papua. Org papua harus percaya diri sbg bangsa yg tidak boleh dijajah oleh siapapun.pembangunan infrastructure tidak akan menyelesaikan masalah papua. Pemerintahan Joko Widodo harus tahu itu.

    BalasHapus
  2. Anonim7 Januari 2016 pukul 00.13

    Sepakat Bahwa utk memulai suatu pembangunan di Papua Jokowi semestinya dapat menyelesaikan masalah yg berkaitan dgn manusia yang skan menjadi subjek penikmat pembangaunan itu yakni OAP dan segala realitas yg mjd kendalanya bukan malah menujukan sikap anti HAM.Apakah dgn perasaan situasi dmikan akan menjadi berguna segala pembangunan itu???

    BalasHapus
  3. Unknown7 Januari 2016 pukul 00.49

    Sangat benar Pak Noakh Nawipa dan blagowan, Pendekatan apapun yang di lakukan oleh Pemerintahan Jokowi termasuk TNI/POLRI yang bertugas di Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Namun tidak akan menyelesaikan karena persoalan mendasar di Papua adalah POLITIK.Oleh sebabnya pemerintahan jokowi mengabaikan persoalan mendasar yang harusnya di ungkit dan menyelesaikan secara universal.Dengan adanya Bangsa Papua menyebar luas untuk mempertahankan IDEOLOGI maka Terjadilah pelanggaran HAM di bumi Papua.

    BalasHapus

⬆
Top